"Bahkan PKI dapat posisi ketiga setelah Masyumi dan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), dan itu mengalahkan Partai Murba yang didirikan orang Minangkabau sendiri [Tan Malaka], dan PSI yang didirikan Sutan Sjahrir," kata Edy.
Namun, setelah peristiwa PRRI dan memasuki Orde Baru, sejarawan dari Universitas Andalas Israr Iskandar mengatakan pilihan politik masyarakat Minang menjadi lebih terpola, yaitu menarik dukungan pada partai yang terkait dengan Sukarno dan menjatuhkan pilihan pada Partai Golkar.
"Golkar menjadi pilihan karena merasa bisa menyelamatkan mereka, anti komunis dan berorientasi pada pembangunan. Sumbar waktu itu habis terpuruk karena PRRI. Jadi makanya [Golkar] menang sampai tujuh kali pemilu, walaupun cukup banyak juga rekayasa politiknya," kata Israr.
Masuk ke era reformasi, dukungan masyarakat Minang masih mengalir pada Golkar pada Pileg 1999 dan 2004.
Lalu beralih ke Partai Demokrat pada Pileg 2009, dan Gerindra pada Pileg 2014 dan 2019.
"Setelah reformasi, di Sumbar ini, partai pemenangnya terkait dengan Orde Baru. Kenapa memilih Prabowo atau Gerindra kemarin? Karena ada hubungan dengan romantisme Orba dimana pembangunan cukup signifikan saat itu dibandingkan Orde Lama yang hancur lebur akibat PRRI. Jadi romantisme itu masih ada sampai sekarang," kata Israr.
Untuk itu, Israr tidak setuju dengan pernyataan Puan Maharani yang mengaitkan dukungan politik masyarakat Sumbar dengan pemahaman akan ideologi Pancasila.
"Sumbar Pasti mendukung Pancasila, tiga dari sembilan perumus Pancasila itu orang Minang, Agus Salim, Hatta dan Yamin. Jadi tidak ada hubungannya antara pilihan politik dengan dukungan terhadap Pancasila," kata Israr.
Terdapat beberapa pahlawan nasional yang berasal dari tanah Minang, seperti Tuanku Imam Bonjol, Abdul Muis, Agus Salim, Ruhana Kuddus, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ilyas Yacoub, Adnan Kapau Gani, Hazairin, Buya Hamka, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, Rasuna Said, dan lainnya.
Nama-nama tersebut bahkan diabadikan salah satunya melalui penamaan jalan-jalan protokol di wilayah Indonesia.
Protes bermunculan: 'Tidak ada hubungan dengan Pancasila'
Seorang warga Bukittinggi, Sumbar, Rezki Khainidar memandang bahwa pernyataan Puan Maharani sebenarnya akan biasa-biasa saja jika diungkapan dalam suasana normal atau tidak menjelang pilkada pada Desember mendatang.
"Tapi setelah berkembang macam-macam, saya pikir pendapat yang merespon itu sudah memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, sudah jelas dari pihak sebelah mana tentu juga untuk kepentingan pilkada," kata Rezki.
Namun demikian, Rezki tetap menyayangkan pernyataan Puan tersebut. "Ngapain ngomong begitu? Sebagai Ketua DPR RI, dia [Puan] kurang sensitif, karena seperti memberi api saja di lahan kering. Orang lagi suka berantem, dan dia menambah bahan," kata Rezki.
Rezki menjelaskan, masyarakat Sumbar memilih calon pemimpin tidak sekedar melihat partai dan ideologi semata. "Kami, seperti saya, pemilih rasional. Saya melihat orangnya, bisa membawa perubahan untuk kebaikan, siap tidak popular, dan tidak serakah," kata Rezki.
Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar Irsyad Syafar memprotes pernyataan Puan yang tendensius melihat masyarakat Sumbar.
"Di Sumbar tidak ada satu partai pun yang menang telak, bergantian pemenangnya, sekarang Gerindra, sebelumnya Golkar, Demokrat, dan PAN. Jadi masyarakat Sumbar sangat independen dan menunjukan tingginya tingkat demokrasi, tidak ada kaitannya dengan Pancasila," kata Irsyad.
"Terlebih lagi, kalau ada yang mengatakan di Sumbar terjadi politik identitas, partai-partai yang suaranya besar itu dari partai nasionalis di sini seperti Gerindra, Golkar, bukan PKS atau PPP yang juara di sini," kata Irsyad.
Ucapan Puan juga berbuntut panjang, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di pilkada serentak 2020, Mulyadi-Ali Mukhni kecewa dan mengembalikan surat dukungan dari PDIP, sehingga pasangan itu hanya diusung Partai Demokrat dan PAN, dan PDIP pun memutuskan untuk menjadi penonton dalam Pilkada Provinsi Sumbar.
Ada pula, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan ke Bareskrim Polri, walaupun laporan itu ditolak karena tidak memenuhi unsur aduan.
Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan, "semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," ketika menyoroti minimnya dukungan PDIP di Sumbar.
Apa kata PDIP?
Ketua PDIP Kota Padang Albert Hendra Lukman menyebut kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh PDIP tidak lepas dari hembusan isu-isu negatif yang dilakukan lawan politik terhadap PDIP, utamanya adalah mengidentikkan PDIP dengan PKI dan mengulang-ulang narasi perlakuan masa lalu Sukarno di Sumbar.
"Yang diekspos itu PDIP adalah partai Bung Karno dan Bung Karno dianggap punya catatan buruk di masa lalu dengan Sumbar, seperti perseteruan Bung Karno dengan Hatta dan Buya Hamka.
"Kemudian digiring ke isu PRRI kembali, diekspos sekarang itu adalah bagaimana rakyat Minang dihabisi, padahal PRRI itu adalah ketidakpuasan segelintir orang saja. Akibatnya PDIP jadi kena karena dianggap anak ideologi Bung Karno, dan narasi itu selalu ditampilkan," kata Albert.
Padahal di awal kemerdekaan, kata Albert, Sukarno banyak mengajak tokoh-tokoh Minang untuk berjuang bagi Indonesia, dan terjalin hubungan mesra Sukarno dengan tokoh Minang, namun fakta-fakta itu seakan disimpan rapat.
Albert juga menyebut, sejak Pilkada DKI 2017 lalu, politik identitas mulai memanas di Sumbar yang menyebabkan caleg dari PDIP berguguran.
"Narasi penista agama [kasus Ahok] dibawa-bawa, bahkan ada demo anti Ahok di Sumbar, apa hubungannya? apalagi PDIP partai nasionalis yang tidak melihat agama, suku, dan kelompok. Tapi bagi lawan politik, PDIP dinarasikan sebagai partai non-Islam, partai Kristen, Partai Katolik, kan begitu," katanya.
"Narasi isu itu bahkan dimainkan dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, melalui majelis taklim, itu sangat luar bisa, dan kami di sini lemah untuk menangkal isu itu," kata Albert. (Sumber : bbc.com)
Komentar
Posting Komentar