Kekalahan demi kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa kontestasi pemilihan umum belakangan ini bukan semata disebabkan karena faktor ideologi seperti agama ataupun Pancasila, tapi disebabkan karena sejarah masa lalu yang digores oleh Presiden pertama Indonesia Sukarno di tanah Minang tersebut, kata Budayawan Minang Edy Utama.
Presiden Sukarno memerintahkan operasi militer di Sumbar dalam menumpas pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada akhir tahun 1950-an.
Pengerahan kekuatan militer itu menjadi awal perpecahaan yang menimbulkan luka dan trauma mendalam di masyarakat Sumbar kepada Sukarno yang berimplikasi kepada PDIP, representasi dari Sukarno, tambah Edy.
Padahal sebelum PRRI terjadi, sejarawan dari Universitas Andalas Israr Iskandar menyebut, hubungan masyarakat Minang dengan Sukarno sangat erat, seperti bersama Mohammad Hatta memimpin Indonesia, dan bekerja sama dengan pahlawan nasional asal Minang lainnya dalam sejarah perjuangan Indonesia.
Hubungan PDIP dan Sumbar kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengaitkan lemahnya dukungan terhadap PDIP di Sumbar dengan Pancasila, "Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan.
Pernyataan ini berbuntut panjang termasuk mengubah konstelasi pilkada serentak 2020, yang membuat PDIP tak jadi berlaga di pilkada Provinsi Sumbar.
Politikus PDIP di Sumbar menyatakan ada 'narasi PDIP sebagai partai non-Islam yang terus didengungkan' di daerah itu. Sementara politikus PDIP berdarah Minang, Arteria Dahlan meminta masyarakat Minang untuk menahan diri dan tidak dipecah-belah serta lebih arif dalam menyikapi pernyataan Puan.
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dan bertanya-tanya dengan rentetan kekalahan yang dialami partainya di tanah Minang tersebut.
"Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD," kata Megawati saat memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (02/09).
Sukarno di tanah Minang: Dari kemesraan berujung trauma
Hubungan antara Sukarno dan masyarakat Sumbar luar biasa terukir hangat dan dekat di awal perjuangan kemerdekaan sampai pada pertengahan tahun 1950-an, kata Budayawan Minangkabau, Edy Utama.
Edy menyebut banyak pahlawan nasional, berasal dari Sumbar, memiliki hubungan dekat dengan Sukarno dan berjuang bersama dalam merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadi wakil presiden pertama yang mendampingi Sukarno, yaitu Mohammad Hatta.
Namun hubungan itu berakhir luka yang dalam ketika Sukarno mengerahkan kekuatan militer di Tanah Minang.
"Operasi militer terhadap PRRI menjadi awal perpecahan dan berdampak teramat besar pada Sumbar, pada orang Minangkabau. Meninggalkan luka yang dalam dan fatal yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan," kata Edy kepada wartawan Febrianti di Sumatera Barat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (06/09).
Berimbas ke PDIP: 'Berujung kekalahan demi kekalahan'
Luka tersebut, kata Edy, berdampak langsung pada dukungan masyarakat Sumbar kepada apapun yang terafiliasi dengan Sukarno, termasuk "PDIP yang dianggap sebagai representasi Sukarno, sampai sekarang PDIP sulit sekali diterima di Sumatera Barat," kata Edy.
Hal itu dapat terlihat dari kekalahan demi kekalahan yang dialami PDIP dalam pemilu di Sumbar baik di tingkat DPRD, DPR RI, hingga pilpres, tambah Edy.
Dari empat kali Pemilihan Legislatif (pileg) DPRD Sumbar tahun 2004 hingga 2019, PDIP hanya mengantongi rata-rata tiga sampai empat kursi, jauh dibandingkan Golkar yang memperoleh 16 kursi (Pileg tahun 2004), Demokrat 14 kursi (Pileg 2009), dan Gerindra 14 kursi (Pileg 2019).
Sementara di tingkat DPR RI, dari empat kali Pileg 2004 hingga 2019, PDIP hanya mendapatkan satu kursi yaitu pada Pileg 2014, padahal PDIP menjadi pemenang pemilu pada Pileg tahun 2014 dan 2019.
Senada dengan itu, di tingkat Pilpres 2014 dan 2019, calon presiden dari PDIP, yaitu Presiden Joko Widodo, harus "gigit jari" di Sumbar. (Sumber : bbc.com)
Komentar
Posting Komentar